Jogja, – Pada penghujung tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2024, Bawaslu RI menggelar Rapat Evaluasi Nasional Kehumasan di Jakarta pada 16-18 Desember 2024.
Kegiatan ini dihadiri anggota Bawaslu dari berbagai daerah, termasuk Siti Nurhayati dari Bawaslu Kota Jogja.
Dalam rapat ini, evaluasi menyeluruh dilakukan terhadap pemberitaan Bawaslu, persepsi publik, pengelolaan hubungan media, serta penggunaan media sosial selama tahapan pemilu.
Siti Nurhayati menjelaskan bahwa acara ini menghadirkan berbagai narasumber, seperti Galuh Shinta Leksono dari Indonesia Indicator,
Yohan Wahyu dari Litbang Kompas, Achmad Satryo dari Koalisi Pewarta Pemilu, dan Lina Amalia dari Grab Indonesia.
“Tujuan utama evaluasi adalah mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan kehumasan Bawaslu selama Pemilu Serentak 2024,” ujarnya.
Anggota Bawaslu RI, Lolly Suhenti, mengungkapkan bahwa tata kelola kehumasan tidak hanya relevan pada masa pemilu, tetapi juga di luar tahapan. Peraturan Bawaslu No. 14/2024 dan SK No. 311/2024 menjadi dasar dalam meningkatkan manajemen krisis dan membangun citra positif Bawaslu.
“Humas harus proaktif dalam menghadapi pemberitaan negatif dan mampu menyajikan data untuk mengembalikan kepercayaan publik,” tegas Lolly.
Sementara itu, Tenaga Ahli Bawaslu RI, Apriyanti Marwah, memaparkan hasil survei yang menunjukkan capaian positif kinerja kehumasan Bawaslu. Berdasarkan survei Litbang Kompas, 75,1 persen pemberitaan tentang Bawaslu bersifat positif, dan 69,2 persen publik menyatakan puas terhadap pengawasan Pemilu.
Penilaian dari media juga mencatatkan skor 4,3 dari 5 atas kinerja kehumasan Bawaslu.
Meski demikian, beberapa isu tetap menjadi sorotan. Pelanggaran netralitas, politik uang, dan pelanggaran administrasi mendominasi pemberitaan tentang Bawaslu.
Untuk mengatasi kritik terhadap dugaan ketidaknetralan pengawas Pemilu, Bawaslu diminta meningkatkan publikasi hasil penanganan pelanggaran dan memperkuat pengawasan internal.
Rangkaian acara diakhiri dengan pemberian penghargaan kepada 10 Bawaslu provinsi dan 15 Bawaslu kabupaten/kota dengan kinerja kehumasan terbaik.
Penghargaan ini diharapkan menjadi motivasi bagi semua elemen Bawaslu untuk terus meningkatkan peran strategisnya dalam membangun kepercayaan publik.
Melalui evaluasi ini, Bawaslu berkomitmen memperkuat hubungan dengan media dan publik, menjawab tantangan kehumasan di era digital, serta memastikan peran pengawas Pemilu tetap independen dan profesional.
