Jakarta – Program Makan Bergizi Gratis, yang Salah satu program utama dari Pemerintahan Prabowo ini mendapatkan sorotan dari berbagai pihak, lantaran dinilai membutuhkan anggaran yang fantastis. Salah satunya datang dari Pimpinan Komite III DPD RI, Dr. Filep Wamafma.
Dirinya mengingatkan pemerintah untuk memperhatikan keberlanjutan dari Program Makan Bergizi Gratis.
Senator Papua Barat ini meminta Pemerintah Pusat untuk bekerja sama dengan Pemerintah Daerah (Pemda) agar mengantisipasi keberlanjutan program ini.
“supaya program ini tidak berhenti di tengah jalan, selaku pimpinan Komite III, saya meminta Pemerintah Pusat untuk bekerja sama dengan Pemda dalam hal, pertama, pembenahan data anak-anak sekolah dan ibu hamil. Kesesuaian data ini menjadi dasar guna menghindari potensi penyelewengan atau korupsi,” urainya.
Kedua, lanjutnya, kerja sama dalam hal pengawasan terkait jenis makanan, kualitasnya, kuantitasnya, juga menjadi catatan.
“Masyarakat protes juga kalau tiba-tiba tidak ada susu, lalu muncul pembelaan bahwa susu bisa diganti ini dan itu. Bagi saya, hal ini seperti menunjukkan ketidaksiapan. Tambahnya.
Menurutnya, Ruang pengawasan ini tentu saja ranahnya di lapangan.
“Sejauh ini SOP-nya belum jelas seperti apa. Saya khawatir belum sampai Juni 2025, anggaran sudah habis”, kata Filep lagi.
Sebagai perwakilan daerah, senator Filep menekankan bahwa Komite III DPD RI mendukung pelaksanaan program makan bergizi gratis ini dengan sejumlah catatan di atas.
Dia menekankan bahwa aspek efektivitas penggunaan anggaran dan keberlanjutan program ini menjadi hal yang harus dipertimbangkan secara matang (*)
